Dede Yusuf Minta Kartu Prakerja Disetop: Rp 20 Triliun Bisa untuk Sembako

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja yang memakan anggaran Rp 20 triliun, naik dari semula hanya Rp 10 triliun.

Dede mengatakan, anggaran fantastis untuk Kartu Prakerjaitu lebih relevan dialihkan menjadi bantuan sosial yang sifatnya dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Anggaran Rp 20 triliun daripada jadi pelatihan online berbiaya, mendingan jadi kompensasi kerja. Bentuknya bisa paket belanja sembako di gerai yang ditunjuk pemerintah," kata Dede kepada wartawan, Kamis (23/4). 
"Saya yakin DPR akan setuju dengan sistem back up rakyat lewat konteks itu, jadi bukan prakerja tapi kompensasi kerja," imbuhnya.

Dede mengatakan, program Kartu Prakerja harus dihentikan karena ada masalah administrasi dalam penunjukan 8 mitra pelatihan Kartu Prakerja, termasuk Ruangguru yang dimiliki eks Stafsus Jokowi, Belva.
"Ada peluang maladministrasi di dalamnya karena perusahan yang ditunjuk pemerintah tidak melalui proses tender yang telah diatur," tuturnya.

Pertimbangan lain, ada belasan ribu lembaga pelatihan lain yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia.
"Ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan (tidak) mendapat dukungan sama sekali, padahal selama bertahun-tahun sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan kursus baik secara langsung maupun online," ujar Ketua DPP Partai Demokrat ini.
Menurutnya, mitra-mitra pemerintah sebelumnya itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri.
"Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifikasi BNSP berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," jelas Dede.

Bagikan Artikel ini